Depag tidak mau ambil pusing soal DAU ( Dana Abadi Umat ). KPK menyarankan Depag menghapus permenag mengenai legalisasi DAU, untuk kemudian menyusun RUU pengelolaan dana haji.
Abdul Ghafur Djawahir ketua BPIH dan SIH, setuju masukkan KPK tentang perbaikkan sistem pengelolaan Dana Haji, yang sngat rawan korupsi, terutama dengan banyaknya dana di rekening DAU.Depag harus membuat kembli sistem yang bisa dipertanggung jawabkan dan informatif untuk publik. Saran KPK ini juga menyikapi laporan yang dilakukan oleh ICW, yang melaporkan dugaan penyimpangan aliran DAU ke kantong Menag Maftuh Basyuni.
Abdul Ghafur Djawahir ketua BPIH dan SIH, setuju masukkan KPK tentang perbaikkan sistem pengelolaan Dana Haji, yang sngat rawan korupsi, terutama dengan banyaknya dana di rekening DAU.Depag harus membuat kembli sistem yang bisa dipertanggung jawabkan dan informatif untuk publik. Saran KPK ini juga menyikapi laporan yang dilakukan oleh ICW, yang melaporkan dugaan penyimpangan aliran DAU ke kantong Menag Maftuh Basyuni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar